Sekitar 578.548 hektare atau 45 persen dari 920.964 hektare hutan yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini dalam kondisi rusak berat. Hutan yang rusak itu tersebar di sembilan daerah tingkat II di Bengkulu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ir Sugito di Bengkulu, Minggu (29/8). kerusakan hutan bengkulu ini diakibatkan perambahan hutan yang dilakukan oleh  masyarakat dengan mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan seperti tanaman  keras berupa kopi, coklat dan kemiri, sawit dan karet.

disamping itu laju degradasi  hutan  juga disebabkan masih maraknya kegiatan pembalakan liar (Ilegal logging) oleh para cukong kayu dengan memanfaatkan masyarakat di sekitar tepian hutan di beberapa daerah tingkat II di Bengkulu. Aksi pembalakan liar itu terjadi di beberapa kasawan hutan lindung, Kawasan hutan produksi (HPT) dan tanaman nasional kerinci sebelat (TNKS) di wilayah Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan taman nasional bukit barisan selatan (TNBBS) (kab. kaur), dan pembukaan kawasan hutan oleh pihak perusahaan perkebun.

Propinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 1.978.870 ha atau 19.788,7 Km2 dengan jumlah penduduk propinsi bengkulu mencapai lebih kurang 1, 9 juta jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota dan 1 daerah pemkaran (benteng/bengkulu tengah), dengan krakteristik wilayah yang berbukit sehingga wajar jika hampir lebih dari 70 persen masyarakat bengkulu memiliki mata pencarian dari sektor pertanian khususnya baik dilahan kering maupun dilahan basah. jika setiap petani memiliki luas lahan/orangnya 1 ha maka total luas lahan pertanian dan perkebunan mencapai lebih kurang 1.385.209 ha.  saat ini total luas perkebunan sawit yang dikelola perusahaan perkebunan kebun mencapai lebih dari 53.399,84 Ha.

Dengan semakin maraknya pembukaan dan perluasan lahan oleh para pengusaha khususnya disektor perlebunan dengan tidak memperhatikan masyarakat lokal telah menyebakan banyak masyarakat lokal terus tergusur dan semakin miskin. hal ini di sebabkan karena hilangnya akses ekonomi masyarakat. kondisi inilah yang menyebabkan banyak masyarakat desa khususnya para masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber daya yang dimilikinya, resiko terhadap pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan pun menjadi alternatif guna menyambung masa depan mereka, kondisi ini tentu saja disebabkan oleh pemerintahan yang kurang memperhatikann masyarakat dan lebih mendukung para investor untuk dapat menanamkan saham di daerah. perburuan lahan oleh masyarakat dikawawasan hutan diperkirakan akan terus meningkat, hal ini tentu saja juga di picu dengan terus meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin susahnya mencari lapangan pekerjaan.

jika kondisi ini terus terjadi maka dapat di pastikan ancaman bencana ekologi merupakan sebuah hal yang harus siap dihadapi oleh masyarakat khususnya bengkulu, disamping bendana alam yang memang menjadi bagian dari propinsi yang subur ini.

mungkin hal yang penting dilakukan adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam (khususnya pengelolaan lahan) sehingga lahan-lahan terlantar di propinsi bengkulu yang lebih kurang mencpai 600 ribu ha, dapat mnjadi lahan-lahan yang produktif yang dapat mmberikan nilai tambah kepada masyarakat serta meningkatkan PAD, tanpa harus melakukan pengerusakan didalam kawasan hutan.(tanto)