“Ini (pencurian) menjadi fenomena yang kita hadapi sejak tahun 2006. Modusnya, sejumlah oknum masyarakat mulai mengincar puspa langka ini untuk ditanam di sekitar rumah kemudian mengambil sumbangan dari masyarakat yang ingin melihat bunga ini,” katanya, Selasa.

BKSDA kini tengah mengintai salah seorang warga yang tinggal di sekitar kawasan HL Bukit Daun yang mengambil bongkol tanaman dan diletakkan di sekitar rumah atau pinggir jalan.

“Yang sebenarnya tanaman ini lebih sering tumbuh di dalam kawasan hutan, tetapi sudah sering dibawa ke sekitar pinggir jalan dan dijadikan objek pemasukan bagi oknum tersebut,”katanya.

Salah seorang oknum, kata dia sedang dalam status target operation (TO) pihak Polhut KSDA Bengkulu.

Sementara itu anggota tim Peduli Puspa Langka Tebat Monok Kabupaten Kehapiang, Holidin, mengatakan selama ini pihaknya melakukan pengawasan terhadap lokasi habitat bunga Rafflesia di Km 52 Jalan Raya Kepahiang-Bengkulu.

“Kami tidak pernah mengambil bunga dari kawasan hutan tetapi membersihkan lokasi habitatnya dan memang di lokasi ini bunga Raflesia sering muncul karena tanaman inangnya masih banyak,”katanya.

Menurut dia, anggota tim sudah mulai melakukan pemagaran di sekitar lokasi habitat bunga untuk mencegah gangguan dari binatang liar atau gangguan lainnya.

Terkait sumbangan yang diminta dari pengunjung setiap bunga mekar menurut dia hanya sukarela dan dana tersebut digunakan untuk pengembangan kawasan habitat bunga Rafflesia.(*)

Sekitar 578.548 hektare atau 45 persen dari 920.964 hektare hutan yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini dalam kondisi rusak berat. Hutan yang rusak itu tersebar di sembilan daerah tingkat II di Bengkulu.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ir Sugito di Bengkulu, Minggu (29/8). kerusakan hutan bengkulu ini diakibatkan perambahan hutan yang dilakukan oleh  masyarakat dengan mengalih fungsikan kawasan hutan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan seperti tanaman  keras berupa kopi, coklat dan kemiri, sawit dan karet.

disamping itu laju degradasi  hutan  juga disebabkan masih maraknya kegiatan pembalakan liar (Ilegal logging) oleh para cukong kayu dengan memanfaatkan masyarakat di sekitar tepian hutan di beberapa daerah tingkat II di Bengkulu. Aksi pembalakan liar itu terjadi di beberapa kasawan hutan lindung, Kawasan hutan produksi (HPT) dan tanaman nasional kerinci sebelat (TNKS) di wilayah Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan taman nasional bukit barisan selatan (TNBBS) (kab. kaur), dan pembukaan kawasan hutan oleh pihak perusahaan perkebun.

Propinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 1.978.870 ha atau 19.788,7 Km2 dengan jumlah penduduk propinsi bengkulu mencapai lebih kurang 1, 9 juta jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota dan 1 daerah pemkaran (benteng/bengkulu tengah), dengan krakteristik wilayah yang berbukit sehingga wajar jika hampir lebih dari 70 persen masyarakat bengkulu memiliki mata pencarian dari sektor pertanian khususnya baik dilahan kering maupun dilahan basah. jika setiap petani memiliki luas lahan/orangnya 1 ha maka total luas lahan pertanian dan perkebunan mencapai lebih kurang 1.385.209 ha.  saat ini total luas perkebunan sawit yang dikelola perusahaan perkebunan kebun mencapai lebih dari 53.399,84 Ha.

Dengan semakin maraknya pembukaan dan perluasan lahan oleh para pengusaha khususnya disektor perlebunan dengan tidak memperhatikan masyarakat lokal telah menyebakan banyak masyarakat lokal terus tergusur dan semakin miskin. hal ini di sebabkan karena hilangnya akses ekonomi masyarakat. kondisi inilah yang menyebabkan banyak masyarakat desa khususnya para masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber daya yang dimilikinya, resiko terhadap pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan pun menjadi alternatif guna menyambung masa depan mereka, kondisi ini tentu saja disebabkan oleh pemerintahan yang kurang memperhatikann masyarakat dan lebih mendukung para investor untuk dapat menanamkan saham di daerah. perburuan lahan oleh masyarakat dikawawasan hutan diperkirakan akan terus meningkat, hal ini tentu saja juga di picu dengan terus meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin susahnya mencari lapangan pekerjaan.

jika kondisi ini terus terjadi maka dapat di pastikan ancaman bencana ekologi merupakan sebuah hal yang harus siap dihadapi oleh masyarakat khususnya bengkulu, disamping bendana alam yang memang menjadi bagian dari propinsi yang subur ini.

mungkin hal yang penting dilakukan adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam (khususnya pengelolaan lahan) sehingga lahan-lahan terlantar di propinsi bengkulu yang lebih kurang mencpai 600 ribu ha, dapat mnjadi lahan-lahan yang produktif yang dapat mmberikan nilai tambah kepada masyarakat serta meningkatkan PAD, tanpa harus melakukan pengerusakan didalam kawasan hutan.(tanto)

Manurut Pernyataan Direktur PDAM (Elanda) Pada Tahun 1929 PDAM di kota Bengkulu itu sudah ada. Pada saat itu Alat yang digunakan untuk pengolahan air itu masih berfungsi dengan baik dalam kurun waktu 100 tahun kedepan. Akan tetapi seiring dengan berjalanan waktu keadaannya semakin parah. Hal ini dikarenakan kurang nya kesadaran dari berbagai pihak untuk menjaga.

Yang jadi persoalan saat ini adalah kualitas air yang semakin lama semakin tidak layak konsumsi. Menurut peraturan MENKES tahun 2007 tingkat kekeruhan air tidak boleh lebih dari 5 NTU. Akan tetapi kenyataannya Sumber air PDAM Surabaya Bengkulu sudah melebihi ambang batas. Saat ini sudah mencapai 1500 NTU. dimana kekeruhan ini diakibatkan oleh limbah dari pengolahan Batu Bara dan pabrik karet. Padahal di kota Bengkulu ini pelanggan yang ada di PDAM tersebut saat ini mencapai 4.000 jiwa dimana sudah mencapai 40% dari total penduduk yang ada di Kota Bengkulu.

Menurut Bapedalda (Norma)

BAPEDALDA sudah melakukan evaluasi dan monitoring untuk mengatasi persoalan tersebut. Diantaranya memberikan surat Peringatan kepada perusahaan yang telah melakukan pencemaran di sungai baik di hulu maupun di hilir dan memberikan instruksi untuk melakukan pengelolaan limbah sebagai mana diatur dalam AMDAL dan membangun bak pembuangan limbah, teguran ini menurutnya sudah pernah dilakukan terhadapdua perusahaan di wilayah ini diantaranya PT Batang Hari dan PT BAM. Akan tetapi pada kenyataannya mereka tidak memperhatikan itu. Yang jelas BAPEDALDA akan meng-koordinasikan persoalan ini dengan semua pihak baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat propinsi.

Sedangkan Supintri Deputi Walhi Daerah Bengkulu….

Supintri Yohar Deputy Walhi Daerah Bengkulu mengatakan, Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting oleh karena itu perlu dikelola dengan baik. menurut Supintri Ketika Air itu sedikit akan menjadi masalah bagi petani dan masyarakat umumnya, begitupun ketika Air ini berlebih maka akan terjadi bencana diantaranya banjir. Menurut walhi belakangan ini sudah banyak Instansi yang berbicara masalah pencemaran Oleh karena itu terkait dengan SDA tentu saja sangat diperlukan melibatkan multi pihak baik ditingkat kabupaten maupun propinsi dalam pengelolaannya.

Walhi Bengkulu melihat persoalan ini diperlukan sesegera mungkin dilakukan penyelesaiaan danmencari altenatif-altenatif penyelesaiannya. Walhi secara kelembagaan dan Organisasi Lingkungan tentu saja sudah melakukan berbagai upaya terutama dalam bentuk kampanye Lingkungan sebagai salah satu proses penyadaran kepada masyarakat dan mendorong kepada semua pihak untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut pengelolaan sumberdaya alan dan DAS tersebut.

Sedangkan PDAM Bengkulu dalamkesempatan yang sama mengatakan, Untuk mengatasi persoalan pencemaran air ini harus diatasi dengan alat yang sudah ada. Akan tetapi ini pun tidak berhasil. Kami pernah melakukan Investigasi pada salah-satu Pabrik pengolahan karet di Bengkulu. Saat itu bekerja sama dengan BAPEDALDA provinsi Bengkulu, PDAM mencoba untuk mengamati secara langsung kondisi dilapangan, ternyata limbah dari pabrik karet yang bau dan kotor ini oleh pihak perusahaan langsung di buang kesungai tanpa dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Jelas ini sangat membahayakan karena kandungan zat kimia yang ada di dalamnya. dan untuk mengentaskan persoalan ini butuh biaya yang tidak sedikit. Sampai-sampai pernah kami coba untuk membawa gumpalan dari limbah batu bara yang ada disungai untuk saya perlihatkan ke orang-orang provinsi tapi ternyata ini tidak begitu diperdulikan. Yang pasti karena sungai tercemar maka tidak layak lagi untuk konsumsi. Karena ada sekitar 4.000 orang yang mengkonsumsi air tersebut. apalagi dengan kadar yang sangat tinggi dan sudah melebihi peraturan yang ditentukan.

Bappedalda Provinsi Bengkulu, Dari ke semua perusahaan baik tambang batu bara, pablik pengolahan karet yang ada di Bengkulu kami sudah melakukan sosialisai. misalnya ke PT BAM, PT Batang hari dan yang lainnya dan sampai sekarang masih kami monitoring sebagai salah satu kewajiban kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi. maka kami berharap dari semua elemen masyarakat pun harus bisa ikut membantu dalam persoalan ini. Kemarin saya sudah menanam buah-buah durian yang ada disekitar titik mata air yang ada di aliran sungai musi. bekerjasama dengan pemerintah pusat dan telah diliput oleh beberapa media. Nah untuk di Bengkulu hilir dan hulu pun tatkala mata air nya sudah kita temukan kami pun akan melakukan hal yang sama dengan menanam pohon-pohon yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan bisa mencegah untuk terjadinya erosi.

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia, namun proyeksi ke depan memperkirakan bahwa pada tahun 2009 Indonesia akan menempati posisi pertama. Bengkulu adalah pusat perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tercatat 142.827,79 Ha tanah yang dijadikan sebagai perkebunana untuk klapa sawit dimana perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan hingga Tahun 2007 seluas 70.741,59 Ha (49,53%), yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 20.169 Ha (14,12%) dan PBS seluas 50.572,59 Ha (35,41%).

Kenyataannya yang terjadi dibengkulu, banyak perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit ini tidak memperhatikan kelestarian ekosistem Sumber Daya Alam yang ada. Dibukanya lahan secara besar-besaran oleh pihak perusahaan berdampak pada semakin luasnya lahan kritis yang menjadikan penyebab terjadi nya banjir. Pengolahan limbah yang tidak ramah lingkungan pun semakin berdampak pada udara dan daerah aliran sungai.Dimana ini menjadi sumber mata air untuk keberlangsungan Makhluk hidup yang ada disekitar nya.

PT Alno merupakan anak perusahaan Anglo Eastern (grup perusahaan asal Inggris) yang mendapatkan ijin dari Gubernur Bengkulu Nomor: 338 tahun 2002, Tanggal 31 Juli 2002. Dalam kenyataannya. Secara geografis PT Alno terletak antara 101053’ BT sampai 101054’ BT dan antara 03011’ LS dengan 03012 LS pada areal datar dengan ketinggian 30 meter dari permukaan laut. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit “Kebun Sumindo” ini merupakan salah satu perusahan yang memiliki dampak pada adanya perubahan kualitas udara (bau dan debu), Timbulnya kebisingan, Penurunan kualitas air, Meningkatnya erosi, Hilangnya keanekaragaman flora. Perusahaan yang memiliki areal tanah seluas 9.314 hektar ini sebenarnya direncanakan memiliki luas lahan 5 hektar yang terletak dalam lokasi kebun kelapa sawit “Sumindo”. Dimana ini akan dialokasikan untuk tempat pembuangan limbah dengan kapasitas 105.840 ton/tahun atau 352,8 ton/hari atau setara 352 m3/hari akan tetapi dalam realisasinya rencana ini tinggallah sebuah torehan tinta saja.Dimana dalam kenyataannya hal ini belum bisa terrealisasi dengan baik.

Selain PT Alno masih ada banyak PT yang juga memiliki dampak yang lebih parah dari itu.Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di PLG Seblat, dari mulai ancaman perkebunan kelapa sawit yang terus menyebabkan adanya persoalan perambahan oleh masyarakat dan illegal logging. Secara Geografis kawasan PLG saat ini posisinya berada ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit skala besar. Ada beberapa perkebunan kelapa sawit yang mengelilingi PLG Seblat, diantaranya PT Agricinal, PT Alno dan PT Mitra Puding Mas. Luas masing-masing perkebunan ini ada yang mencapai 15.000 ha.

Berdasarkan survey BKSDA Bengkulu tahun 2002, di PLG Seblat diperkirakan masih terdapat sekitar 90 ekor gajah liar, 5 ekor harimau sumatera, tapir dan jenis satwa liar lainnya. Sayang nya satwa langka ini pun kian lama kian punah. Dalam dua bulan terakhir pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu telah menemukan dua ekor gajah liar mati, dugaan sementara akibat makan racun dan terserang atau penyakit. Kepala Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat, Aswin Bangun di Bengkulu, Kamis mengatakan gajah mati pertama ditemukan Rabu di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Agricinal di Desa Tunggang Kabupaten MukoMuko. Kemudian penemuan gajah kedua pada Minggu di areal perkebunan milik PT Puteri Hijau Estate, sebuah perusahaan perkebunan kepala sawit di bawah PT Alno Group. Inilah yang semakin membuat keadaan Sumbaer Daya Alam dan satwa langka yang ada pun semakin hilang dan tidak bisa dipertahankan keberadaannya.

Bagi Pemerintah Persoalan ini bukanlah persoalan yang Urgen. Bagaimana Tidak walaupun keadaanya seperti yang telah kami jelaskan diatas Bumi Bengkulu tetap menarik dan menggiurkan bagi para investor. Terbukti, sampai saat ini sebanyak 34 perusahaan masih eksis dan bertahan menanamkan investasinya di Provinsi Bengkulu. Rinciannya, 12 perusahaan menggunakan fasilitas PMA (Penanaman Modal Asing) dengan realisasi investasi US$ 826.126.894.565 dan 22 perusahaan dengan fasilitas PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dengan realisasi investasi Rp 66.526.642.398,649. Sebanyak 34 perusahaan yang aktif melakukan investasi di Bengkulu tersebut sebagian bergerak di sektor bidang usahan perkebunan, pertambangan, pabrik pengolahan (Rum Ruibber), perdagangan dan penyiaran telekomunikasi.

Dikatakan Arifin, beberapa waktu kedepan sebagian perusahaan aktif tersebut akan menambah investasinya. Sebab, dari perencanaan investasi awal, belum sepenuhnya sudah terealisasi. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), misalnya dari toral rencana investasi senilai Rp 24.086.626.311.000 yang sudah direalisasikan baru Rp 24.086.626.000. Dari total luas lahan 57.7109 ha dengan lokasi di Desa Padang Pelawi, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, yang sudah digarap atau direalisasikan baru 518 ha. Begitu juga dengan PT Agromuko yang mrupakan anak dari Grup SIPEF Belgia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, karet dan pengolahan terpadu. Dari total rencana investasi US$ 30.525.000 yang baru direealisasikan US$ 12.873.0000.Sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang masih eksis menanamkan modalnya di Provinsi Bengkulu antara lain PT Mitra Puding Mas dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Total investasi perusahaan ini mencapai Rp107.251.042.502. Lalu PT Alno Agro Utama juga bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan total investasi Rp388.190.056.894. Disamping itu juga ada PT Pamor Ganda yang bergerak dibidang usaha industri pengeringan biji kakao dan Crum Rubber dengan total investasi Rp30.400.000.000.

Yayasan ulayat melihat persoalan ini sarat dengan kepentingan orang-orang Investor dan pemerintah saja. Masih banyak Sumber daya alam yang bisa dikelola selain kelapa sawit. Untuk itu Pemerintah sebagipengambil kebijakan harus mengkasji ini secara lebih mendalam sehingga persoalan pencemaran dan rusaknya Sumber Daya Hayati pun bisa terselasikan dengan baik

Hari senin tepatnya pada tanggal 12 mei 2008 pelaku perabahan hutan 10 perambah hutan Seblat yang diringkus Tim II Eksus (Ekonomi Khusus) Dit Reksrim Polda Bengkulu dibawah komando Kasat II AKBP Agung Setya Iman Efendi SIK MSi dan Kanit Eksus AKP Max Marines SIK, kemarin sekitar pukul 13.00 WIB. Kelompok Tani Tamatang Terapang Makmur (TTM) Kecamatan Putri Hijau ini diketahui melakukan perambahan hutan lindung di kawasan PLG (Pusat Pelatihan Gajah) Seblat Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara (BU).

Yayasan ulayat melihat persoalan ini bukan hanya sekedar persoalan perambahan hutan ansih.Permaslahan ini juga berkaitan dengan persoalan buruknya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di indonesia yang hanya berorentasi pada pertumbuhan ekonomi yang sarat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan praktek korupsi. Menurut Oka Andriansyah, Direktur Ekskutif Ulayat, dalam pernyataannya mengatakan bahwa masyarakat hanya menjadi korban dari persoalan yang terjadi saat ini . Lebih lanjut Oka menyatakan bahwa lokasi itu adalah kawasan HPT di mana DEPHUT melalui BKSDA menjadi penanggungjawab dalam pengelolaan sebagian kawasan tersebut. Dan sebenarnya sebagai HPT dengan peruntukan khusus. Dengan status kawasan seperti itu, tindakan aparat itu terlalu berlebihan.

Sementara itu pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang berada di dekat kawasan hutan tersebut tidak tersentuh hukum dan cenderung dilindung. PT Alno merupakan anak perusahaan Anglo Eastern (grup perusahaan asal Inggris) yang mendapatkan ijin dari Gubernur Bengkulu Nomor: 338 tahun 2002, Tanggal 31 Juli 2002. Dalam kenyataannya Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit “Kebun Sumindo” di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara ini telah melakukan pelanggaran dimana Konsensi perkebunan kelapa sawit tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan. PT Alno membangun jalan memotong kawasan PLG. Akses jalan untuk menuju perkebunan PT Alno yang jelas-jelas merugikan rakyat disekitar kawasan yang dalam hal ini telah di tandatangani oleh PT Alno dan pihak DEPHUT menjadikan satu satu persoalan tersendiri yang juga butuh penyelesain

Untuk itu Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan baik di Tingkatan Pusat Maupun tingkatan Daerah harus lebih peka dan peduli terhadap persoalan yang ada di tingkatan akar rumput.Untuk itu Pemerintah harus melibatkan secara aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan baik yang berkaitan dengan tata batas maupun pemberdayaan sumber daya alam yang ada sehingga tidak ada lagi dalih mengatasnamakan kepentingaan rakyat untuk melindungi investor asing yang sudah jelas merugikan negara

]]> http://www.ulayat.or.id/ulayat-news/perambahan-hutan-di-seblat/.html/feed 0