Keberadaan hutan terutama kawasan hutan lindung seringkali dianggap beban bagi Pemerintah Daerah. Padahal banyak manfaat hutan yang bisa dinikmati tanpa merusak dan mengeksploitasi kayu. Ada berbagai manfaat jasa lingkungan dari hutan antara lain untuk pengembangan ekowisata dan pemanfaatan sungai untuk pembangkit listrik tenaga air. Manfaat lainnnya adalah penyerapan emisi karbon. Jasa hutan yang satu ini sangat erat hubungannya dengan dampak pemanasan global, yang akhir-akhir ini menjadi isu populer di seluruh dunia.
Selain mengembangkan skema reforestasi (penghutanan kembali), para pihak dalam Conference of Parties UNFCCC ke-13 di Bali dan ke-14 di Copenhagen Denmark telah mengakui skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau Reduction Emission from Deforestation and forest Degradation (REDD), sebagai salah satu skema mitigasi perubahan iklim global. REDD adalah upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan/atau pengurangan tekanan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon. Yang diperjualbelikan disini adalah jasa lingkungan dari ekosistem yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan kelebihan emisi karbon.
Namun sayangnya skema REDD ini relatif sulit dipahami di tingkat daerah. Semangat para pemangku kepentingan di daeah untuk mendapat keuntungan dari keberadaan hutan cukup tinggi namun tidak sebanding dengan kemampuan menterjemahkan skema REDD kedalam aksi-aksi nyata. Jika ditilik, di Bengkulu, pemerintah daerah cukup bersemangat meminta kompensasi dari keberadaan kawasan hutan yang cukup luas di provinsi ini. Padahal program penyiapan REDD bukan semata meminta kompensasi dari keberadaan kawasan hutan, melainkan juga berarti investasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan terutama konservasi dan pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan.
Bengkulu memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu 920.753,5 ha atau sebanding dengan 46,5% dari luas wilayah. Namun daerah ini juga punya PR besar untuk memperbaiki kinerja di sektor kehutanan. Berdasarkan analisis Peta Deforestasi Pulau Sumatera, terjadi pengurangan luas lahan berhutan dari 1,06 juta ha pada tahun 1990 menjadi 8,30 ribu ha pada tahun 2000 (WCS dan CI;2007). Artinya rata-rata laju deforestasi (pengurangan tutupan hutan) di propinsi ini mencapai 22,7 ribu ha/tahun.
Pemda memang bisa mengembangkan proyek penyiapan REDD, terutama untuk kawasan hutan lindung, yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pemda. Penyelenggaraan REDD meliputi pemanfaatan, pengusahaan, konservasi, dan pengembangan jasa penyerapan dan penyimpanan karbon. Masing-masing pemangku kepentingan harus jelas kedudukan dan tanggung jawabnya. Dan yang juga sangat penting adalah soal distribusi pembiayaan dan keuntungan yang proporsional antara pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal sekitar hutan. Disadari atau tidak, masyarakat sekitar hutan adalah the real manager of forest, pengelola hutan yang sesungguhnya. Sehingga harus dipastikan bahwa program REDD yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Dalam pelaksanaan REDD, diperlukan infrastruktur kelembagaan pendukung yang dapat mewadahi kepentingan para pemangku kepentingan lainnya, terutama yang berhubungan dengan kepentingan pengelolaan kolaboratif dan pembagian keuntungan yang adil. Bagian dari manfaat yang diterima harus disalurkan ke kas daerah (PAD) dan ke masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal sekitar yang menjaga hutan. Dalam hal ini sebaiknya Pemda bertindak sebagai regulator dan penegakan hukum. Perlu sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk dan dimodali oleh Pemda untuk mengelola program termasuk berhubungan dengan pihak pembeli jasa penyerapan karbon. BUMD akan mendapatkan mandat pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan Peraturan Daerah. Pemda dapat berperan sebagai fasilitator antara BUMD, masyarakat, organisasi non-pemerintah dan pihak pembeli jasa penyerapan karbon.
Dan perlu diingat bahwa skema REDD yang disepakati dalam pertemuan UNFCC ke-14 di Copenhagen yang lalu barulah sebatas pasar sukarela (voluntary market). Lalu bagaimana jika setelah investasi dikeluarkan untuk penyiapan REDD, ternyata kompensasi yang diharapkan tidak didapat? Tentu saja semua itu tidak akan sia-sia, upaya-upaya yang dilakukan dalam kerangka penyiapan REDD ini sebenarnya adalah hal-hal yang memang seharusnya dilakukan dalam sistem pengelolaan hutan yang lestari. Jika pengelolaan hutan dibenahi dan pemanfaatan jasa lingkungan dioptimalkan, masyarakat sekitar hutan dan Pemda tentu akan menikmati keuntungan dari hutan tanpa mengganggu keberadaan hutan itu sendiri.
Oka Andriansyah, S.Hut (Direktur Eksekutif Ulayat Bengkulu)
