Pengembangan Koridor TNBBS-TNKSMelalui Skema Pengelolaan Ekosistem Hutan Berkelanjutan

1.1.

Latar Belakang

Koridor TNBBS-TNKS merupakan kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan produksi dalam jajaran Bukit Barisan Sumatera yang memanjang dari tenggara kearah barat laut sejauh lebih kurang 275 km, menghubungkan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Kerinci Seblat.  Luas kawasan hutan pada koridor TNBBS-TNKS di Propinsi Bengkulu yang secara keseluruhan mampu menghubungkan kedua taman nasional tersebut adalah lebih kurang 569.706 hektar yang secara umum peruntukannya terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 251.485 ha, hutan produksi 36.011 ha, dan hutan produksi terbatas seluas 182.210 ha.

Konsep koridor merupakan pendekatan konservasi ekosistem yang ditujukan untuk menurunkan resiko penurunan populasi kehidupan liar yang disebabkan oleh fragmentasi tutupan hutan. Apabila dilihat sebaran kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung, maka terdapat kemungkinan koridor yang dapat dikembangkan secara pengelolaan kawasan sebagai keterhubungan ekosistem hutan habitat hidupan liar di bagian tengah dan selatan Pulau Sumatera.

1.2.

Tujuan Umum (Goals)

Pengembangan koridor TNBBS-TNKS berbasis pengelolaan ekosistem hutan berkelanjutan memiliki tujuan umum sebagai berikut:
1. Mengetahui keterhubungan ekosistem hutan di koridor TNBBS-TNKS
2. Mengembangkan  model-model PHBM secara berkelanjutan guna memperkuat eksistensi
3. Meningkatkan pendapatan Masyarakat di Lokasi Koridor TNBBS-TNKS
4. Mengembangkan kegiatan ekowisata terpadu di PKG Seblat

1.3.

Waktu dan Tempat Program

Program ini diselenggarakan di 7 desa di 7 kabupaten di propinsi Bengkulu mulai dari Mei 2013 sampai April 2016.

II

Komponen Program TFCA-Sumatera konsorsium Ulayat

Komponen 1. Pemetaan keterhubungan ekosistem hutan Koridor TNBBS-TNKS dan Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang1) Pemetaan tutupan hutan dan penggunaan lahan pada Koridor TNBBS-TNKS
2) Pemetaan wilayah kelola 5 wilayah HKm dan 1 HR di  Koridor TNBBS-TNKS
3) PRA pada lokasi model pengembangan di 5 HKm, 1 HR dan 1 PKG Seblat
4) Pengajuan usulan inisiatif PHBM untuk di integrasikan kedalam Rencana Kerja DinasKehutanan Provinsi BengkuluKomponen 2. Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Koridor TNBBS-TNKS1) Fasilitasi perizinan HKm dan sertifikasi Hutan Rakyat
2) Penguatan kelompok pengelola HKm dan hutan rakyat di 6 desa
3) Reforestasi Partisipatif di koridor TNBBS- TNKSKomponen 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat Lokasi Koridor TNBBS-TNKS1) Produksi dan pemasaran produk bambu bagi Kelompok Pengelola HKm di Desa Tebat Pulau
2) Produksi dan pemasaran produk makanan olahan bagi Kelompok Pengelola HKm di Desa Tebat Monok
3) Manajemen dan pengolahan pasca panen karet Sungai Ipuh dan Kelompok HR Air Sulau
4) Intensifikasi dan pemasaran kopi bagi Kelompok Pengelola HKm Nagarantai dan Rinduhati
5) Pembentukan koperasi PHBM dan penguatan kapasitas manajamen keuangan di 6 desa
6) Pembelajaran dan kampanye implementasi penguatan ekonomi masyarakat di Koridor TNBBS-TNKSKomponen 4. Pengembangan Ekowisata  di PKG Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara1) Pengembangan kapasitas pengelola ekowisata
2) Pengembangan produk ekowisata
3) Kerjasama Pemasaran produk ekowisata berbasis masyarakat dengan mitra kerja potensial

III. Metode dan Pendekatan Pelaksanaan

Metode dan pendekatan yang akan dilakukan dalam implementasi program ini adalah sebagai berikut:

1. Pemodelan spatial, untuk kondisi terkini dan prediksi sebagai peubah penting. 

Pendekatan spatial bermaksud mendapatkan fokus dari areal kerja yang cukup luas 569.706 ha, sehingga penentuan potensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.  Kondisi terkini menjamin seleksi dari potensi dapat dipersempit menjadi sebuah rekomendasi, sehingga survey lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi hutan dan masyarakat dapat lebih jelas.  Pengambilan keputusan atas dasar kondisi rill menjamin perlakuan program tepat sasaran.  Pemodelan spasial juga digunakan untuk mendapatkan data-data penting untuk perkiraan kehilangan tutupan hutan, indikator kemiskinan, dan lain-lain yang akan mendukung dalam pengambilan keputusan.

2. Orientasi pada kebutuhan site per site, untuk pengembangan HKm, maupun Hutan Rakyat disesuaikan dengan kondisi geofisik, status lahan, dan demografi masyarakat.

Kriteria ini menjamin penentuan jenis pengelolaan hutan lestari yang akan ditawarkan akan lebih obyektif.  Berdasarkan pada data demografi, sejarah kehilangan tutupan hutan, data sosial ekonomi, akan menjadi variabel penting dalam penentuan perlakukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar hutan.

3. Pendampingan dan penyadartahuan (technical assisstance, capacity development, awareness raising).

Pendekatan ini merupakan strategi penting dalam upaya proses pengenalan dan transformasi pemahaman, kemandirian di bidang konservasi, sampai pada kesiapan menjalankan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan.  Metode ini akan dimanfaatkan secara optimal berbagai contoh praktik baik (good practices) untuk mendorong pengembangan gagasan-gagasan baru yang berasa dari masyarakat. Selain melalui demonstrasi secara fisik, hal lain juga dilakukan dengan mendorong anggota masyarakat sebagai “fasilitator lokal” dalam berbagai aktivitas penyadartahuan dan pelatihan maupun kerja-kerja di tingkat lapangan.

4. Participatory Rural Appraisal(PRA).

 Aktivitas pengkajian kondisi desa dalam program ini akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Metode PRA adalah cara yang digunakan dalam melakukan pengkajian/penilaian/penelitian untuk memahami keadaan atau kondisi desa/wilayah/lokalitas tertentu dengan melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat. Sehingga pengkajian kondisi desa yang akan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi, melainkan juga untuk membantu masyarakat desa meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri sehingga mampu menyusun rencana dan tindakan.

5. Memasukkan isu pengelolaan sumberdaya alam pada skala lokal dan skala Koridor dua Taman Nasional TNBBS-TNKS

Guna mendukung keterhubungan ekosistem hutan,  pengelolaan hutan berkelanjutan, serta mendukung inisiatif pemulihan fungsi ekosistem hutan. Pada metode ini, pendekatan partisipatif menjadi pilihan utama untuk mendorong para pihak dan masyarakat di sekitar kawasan hutan melakukan aktivitas nyata bagi perkuatan eksistensi ekosistem kawasan hutan di koridor TNBBS-TNKS.

IV.

Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Mitra Penerima Manfaat

4.1 Mitra Kerjasama

Dalam implementasi program TFCA untuk Koridor TNBBS-TNKS, Konsorsium Ulayat menempatkan masyarakat desa sasaran program sebagai mitra utama yang mendapatkan manfaat program secara langsung.  Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan program sehinga dapat berjalan dengan baikm Konsorsium Ulayat membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan di tingkat propinsi yaitu; Dinas Kehutanan Propinsi, Bappeda Propinsi, BKSDA, BPDAS, dan Universitas. Untuk tingkat kabupaten, kemitraan yang dibangun melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten, DPRD Kabupaten, PKG Seblat, dan beberapa NGO lokal di kabupaten. Pada tingkat regional, kemitraan yang dibangun oleh Konsorsium Ulayat melibatkan BBTNBBS, dan BBTNKS.

4.2 Penerima Manfaat / Kelompok Sasaran

Berdasarkan pada jenis kegiatan yang sudah disusun oleh Konsorsium Ulayat dalam program TFCA, maka kelompok sasaran utama adalah masyarakat desa site program yang tersebar di 7 kabupaten, yang dalam prosesnya akan didampingi secara intensif selama 30 bulan. Selanjutnya yang termasuk dalam sasaran utama kegiatan adalah UPT  wilayah konservasi gajah PKG Seblat yang merupakan bagian institusi vertikal BKSDA Bengkulu.

 SiteProject-KUPeta Site Project TFCA Konsorsium Ulayat